Sintang Kalbar - Masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Perbatasan Bersatu (AMPB) menggelar Seruan Aksi Damai di titik lokasi Tugu Merah Putih Simpang Tiga Senaning, Bekuan, Sungai Pisau pada 19 Maret 2024 untuk menuntut agar Jalan Strategis Nasional Paralel Perbatasan Indonesia - Malaysia Kecamatan Ketungau Hulu ( Senaning ) Kabupaten Sintang Kalimantan Barat agar pekerjaannya segera di selesaikan atau dituntaskan yang berkwalitas baik sesuai dengan Perencanaan.
Masyarakat Perbatasan Ketungau Hulu menilai Pihak Kontraktor dalam menangani Jalan Paralel Perbatasan tersebut dinilai Lamban bahkan terancam gagal, hingga masyarakat setempat kecewa akibat jalan Rusak yang sangat mengganggu Stabilitas Ekonomi di daerah tersebut, bahkan ada indikasi Selama kontraktor melaksanakan pekerjaannya, masyarakat tidak pernah mengetahui Jumlah Anggaran yang sebenarnya yang digelontorkan pada proyek tersebut alias ada yang ditutup tutupi.
Dari informasi sebelumnya Jalan Paralel Perbatasan Balai Karangan Kabupaten Sanggau - Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang - Badau Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Program Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo Dengan cara pembangunannya dengan sistem multiyears, dilansir dari berita Antara bahwa Anggarannya sebesar Rp1,2 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan panjang jalan 237 Kilometer dan harus clear dipertengahan Tahun 2024.
Pada aksi Damai tersebut mewakili masyarakat Perbatasan Ketungau Hulu, Koordinator Aliansi Masyarakat Perbatasan Bersatu Noven menyampaikan , Menuntut jalan Paralel Perbatasan dipercepat pembangunanya, terutama dari Balai Karangan hingga Sipang Rasau, "Mengingat informasi yang kami dapat masa kejanya tidak lama lagi, Itinya Pekerjaan secepatnya dituntaskan dan memiliki kwalitas yang baik agar anggaran dari pusat tidak ditarik kembali seperti kejadian yang lain lain dijalan strategis nasional pararel perbatasan, jika proyek Paralel Perbatasan Gagal maka kami masyarakat yang akan merasakannya dampaknya dan sangat dirugikan, Pengaruhnya akan berdampak buruk pada ekonomi masyarakat Ketungau Hulu, Kemudian untuk taransparansi informasi Papan Pelang proyek harus dipasang agar masyarakat bisa tau berapa pagu anggaran dan batas akhir pekerjaan yang sebenarnya", tegas Noven.
Noven juga meminta kepada Pihak terkait baik Balai Pelaksana Jalan Nasional Pekerjaan Umum, ( BPJN PU ) KALBAR, KEMETRIAN PUPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Aparat Penegak Hukum agar kegiatan Proyek Jalan Strategis Nasional Pararel Perbatasan Balai Karangan Kabupaten Sanggau - Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang - Badau Kabupaten Kapuas Hulu untuk di lakukan Audit, dan Kami akan Membantu mencari Bukti bukti dan berencana untuk melaporkan Proyek ini ke KPK RI, ungkap Noven.
//Red.Paris
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »